Hal ini terungkat ketika Ahok rapat dengan BPS DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, .
“Angka kemiskinan (versi BPS) berbeda dengan beliau (Ahok). Beliau menghendaki kebutuhan hidup layak (KHL) untuk menghitung standar kemiskinan, sementara kita berdasarkan standar internasional (per kalori),” kata Kepala BPS DKI Jakarta Nyoto Widodo usai bertemu dengan Basuki.
Dengan menggunakan standar internasional tersebut, BPS mencatat jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta sebesar 362 ribu jiwa. Sedangkan Basuki memperkirakan lebih besar daripada itu karena berdasarkan KHL.
itu artinya Jika menggunakan data BPS, maka jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta hanya sebesar 362 ribu jiwa, maka jika menggunakan KHL Jokowi-Ahok menaikkan menjadi 4,7 juta jiwa.
OOOalah ternyata penambahan angka kemiskinan itu karena beda versi dalam standar penilaian angka kemiskinan, sehingga dengan angka 4,7 juta jiwa itu, maka diharapkan pemda DKI akan lebih keras lagi dalam mensejahterakan mereka yang berjumlah 4,7 juta jiwa itu, antara lain dengan dengan pemberian kartu sehat sejumlah 4,7 Juta jiwa, bukan sebanyak 3000 kartu yang kini telah diberikan. Demikian juga dengan perbaikan-perbaikan lain untuk keluarga miskin ini, seperti peningkatan UMR, penambahan sarana rumah susun sewa, perbaikan kampong kumuh, serta pembangunan yang ramah lingkungan dan tidak main gusur mereka yang dianggap miskin ini.
Terlalu banyak PR yang harus diselesaikan Jokowi-Ahok, marilah kita dukung mereka, paling tidak prestasi yang kita harapkan segera terwujud adalah mengempiskan kembali angka kemiskinan yang terlanjurkan digelembungkan Ahok sesuai dengan angka kebutuan hidup layak (KHL)……………semoga!!!!